Lubuk sikaping ( Kominfo )
Rapat Koordinasi  ( Rakor ) Pemerintah propinsi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota se Sumatera barat di Kabupaten Pasaman  resmi di buka  oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia Zulkifli Hasan  bertempat di Gedung Syamsiar Thaib  Lubuk Sikaping Senin ( 13/ 6 ) .
Kegiatan itu dihadiri Bupati/ Walikota , Ketua DPRD Propinsi dan Kabupaten / Kota , unsur  Muspida, Kepala Dinas, SKPD dan undangan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah propinsi  Sumatera Barat khusus Bupati/ Walikota dan Ketua DPRD yang telah hadir bersama- sama dalam rapat koordinasi tersebut pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan telah menetapkan 11 wilayah kesatuan pengelolaan Hutan Lindung ( KPHL ) dan Kesatuan pengelolaan Hutan Produksi ( KPHP ) di Propinsi Sumatera barat sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK. 798/ Menhut- II/ 2009  tanggal 7 Desember 2009 tentang penetapan wilayah KPHL dan KPHP Propinsi Sumatera barat kebijakan Menteri Kehutanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan disekitar hutan sangat diperlukan dukungan dan implementasi oleh pemerintah propinsi Sumatera Barat dalam bentuk pembangunan hutan kemasyarakatan , hutan Desa/ Nagari dan Hutan Tanaman Rakyat ( HTR )
Gubernur Sumatera barat, H. Irwan Prayitno juga menegaskan bahwa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara geografis wilayah Propinsi Sumatera barat berada pada Jajaran punggung Bukit barisan sehingga hutan di daerah kita ini didominasi oleh hutan Suaka Alam atau kawasan Pelestarian Alam dan Hutan Lindung dalam hal ini  hutan harus dikelola sesuai dengan peruntukan dan fungsinya sehingga hutan dapat memberikan manfaat ekologi, Sosial budaya dan ekonomi dengan prinsip hutan lestari rakyat sejahtera.
Sehubungan dengan   Revisi  tata ruang wilayah propinsi Sumatera Barat pemerintah daerah mengusulkan perubahan seluas 445.043 Ha ( 18,06 % ) dari kawasan hutan Sumatera barat  untuk perubahan fungsi seluas 145.829 Ha sedangkan penambahan kawasan hutan seluas 9.906 Ha dan perubahan peruntukan menjadi APL seluas 128.144 Ha serta yang tidak direkomendasikan perubahannya seluas 161.164 Ha.
Bupati pasaman H. Benny Utama dalam laporannya menjelaskan bahwa Rapat Koordinasi Pemerintah propinsi Sumatera barat dengan Bupati/Walikota yang dipusatkan di Kabupaten Pasaman saat ini dengan tema Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengelolaan Kawasan Hutan dan pemberdayaan Masyarakat  Madani tema tersebut didasarkan pada kesadaran bahwa peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sumatera Barat khususnya Kabupaten pasaman baik kesejahteraan Jasmani maupun Rohani harus di laksanakan pada multi sektor benar – benar dapat memanfaatkan segala potensi kehutanan yang dimiliki untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dalam wilayah hutan dan di sekitar wilayah hutan tersebut juga ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat Melalui Menteri Kehutanan RI , Gubernur Sumatera Barat, Ketua DPRD dan undangan lainnya yang hadir dalam kesempatan ini dengan harapan berbagai pilar program pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat kedepannya dapat berjalan dengan baik , lebih maju dan berkeadilan  sesuai dengan harapan kita bersama…( Wal / Elly )