Bupati Welly: _"Tinggalkan Transaksi Manual, Perkuat Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah"
.
*Pasaman, Sumatera Barat*
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman mulai mengencangkan langkah transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Tidak hanya untuk mempercepat pelayanan birokrasi, digitalisasi juga diarahkan sebagai langkah menekan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat transparansi tata kelola keuangan pemerintah.
Komitmen itu mengemuka dalam _High Level Meeting_ Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan _Forum Group Discussion_ (FGD) Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Balerong Pusako Anak Nagari, Kamis (18/6).
Pada kesempatan tersebut, Pemkab Pasaman juga menandatangani _Memorandum of Understanding_ (MoU) dengan Bank Nagari sebagai upaya memperkuat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Bupati Pasaman Welly Suhery menegaskan, digitalisasi transaksi daerah bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih modern, efisien dan akuntabel.
"Digitalisasi harus mampu memutus mata rantai praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan daerah. Setiap transaksi harus tercatat, terukur dan bisa dipantau secara real time. Tidak boleh lagi ada ruang bagi pengelolaan keuangan yang tidak transparan," tegas Bupati Welly di hadapan seluruh kepala OPD dan forkopimda yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar pemerintah daerah saat ini adalah optimalisasi penerimaan daerah, terutama dari sektor pajak dan retribusi. Karena itu, seluruh pembayaran pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), didorong menggunakan kanal pembayaran digital seperti aplikasi Ollin Bank Nagari dan layanan elektronik lainnya.
Ia menilai digitalisasi pembayaran akan memberikan banyak manfaat, mulai dari kemudahan bagi masyarakat, percepatan penerimaan daerah, hingga peningkatan akurasi data.
"Semakin banyak transaksi yang dilakukan secara digital, semakin kecil peluang terjadinya kebocoran pendapatan. Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang menjaga setiap anggaran daerah agar benar-benar kembali untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Selain pajak, Bupati Welly juga menyoroti pentingnya digitalisasi retribusi daerah yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi sejumlah perangkat daerah pengelola pendapatan.
Ia meminta seluruh OPD segera mengembangkan sistem pemungutan retribusi berbasis elektronik agar proses pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, aman dan transparan.
"Ke depan saya ingin seluruh penerimaan daerah, baik pajak maupun retribusi, bergerak menuju sistem elektronik. Kita harus meninggalkan pola manual yang rentan menimbulkan keterlambatan, ketidaktepatan data bahkan potensi kebocoran," tegasnya.
Selain persoalan penerimaan daerah, yang turut menjadi perhatian dalam forum tersebut adalah peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Bupati Welly menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola keuangan pemerintah. Karena itu, seluruh proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus dilakukan secara tertib dan akuntabel.
Ia juga mendorong percepatan pemanfaatan tanda tangan elektronik dalam berbagai dokumen keuangan daerah seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dokumen penatausahaan dan administrasi pemerintahan lainnya.
Menurutnya, penggunaan tanda tangan elektronik tidak hanya mempercepat pelayanan birokrasi, tetapi juga meningkatkan keamanan dokumen serta mendukung terwujudnya sistem pemerintahan digital.
"Saya menegaskan kepada seluruh kepala perangkat daerah agar menjadikan hasil pertemuan ini sebagai pedoman menyusun langkah konkret. Keberhasilan digitalisasi tidak ditentukan oleh teknologi semata, tetapi oleh komitmen seluruh perangkat daerah untuk berubah," tegasnya.
Dalam forum tersebut, Pemkab Pasaman menargetkan peningkatan indeks ETPD sebagai salah satu indikator keberhasilan transformasi digital daerah.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Sudarta, mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemkab Pasaman. Menurutnya, Pasaman termasuk daerah yang cukup progresif dalam penerapan transaksi non-tunai.
Ia menyebut penggunaan QRIS dan berbagai instrumen pembayaran digital di Pasaman terus mengalami peningkatan.
"Pasaman menunjukkan perkembangan yang positif dalam implementasi transaksi non-tunai. Ini menjadi modal penting untuk memperkuat efisiensi layanan publik dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern," ujarnya.
Sudarta juga memaparkan bahwa perekonomian Sumatera Barat pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik dan ditopang oleh meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat serta percepatan transformasi digital di berbagai sektor.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Bank Nagari, jajaran pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan terkait dan lintas instansi terkait.(Tim)